Kehidupan di Gaza Makin Parah, Tindakan Perlu Segera Diambil

SEBUAH laporan baru PBB menyebutkan, kehidupan di Jalur Gaza yang miskin dan berpenduduk padat akan makin sulit terkecuali jika tindakan diambil sekarang ini. "Populasi Jalur Gaza akan naik dari 1,6 juta jiwa dewasa ini menjadi 2,1 juta orang pada 2020 mendatang, sehingga akan menyebabkan kepadatan lebih 5.800 orang per kilometer persegi," ungkap sebuah pernyataan PBB yang mengutip laporan tadi. Infrastruktur di sejumlah sektor -- kelistrikan, air, sanitasi dan pelayanan kota dan sosial -- "tidak sejalan dengan kebutuhan populasi yang bertambah," ujarnya. Bahkan saat ini jalur pesisir pantai itu, yang telah diblokade Israel dengan berbagai intensitasnya sejak tahun 2006, menderita karena kekurangan bahan bakar terparah dan pengurangan aliran listrik sebagai akibatnya, serta lantaran tingkat pengangguran sekira 45 persen. PBB mengatakan bahwa permintaan akan air minum diproyeksikan meningkat sebesar 60 persen dalam delapan tahun ke depan, "sementara kerusakan pada aquifer, yakni sumber air utama, tidak akan dapat ditebus tanpa tindakan penyembuhan sekarang." Lebih 440 sekolah tambahan, 800 tempat tidur rumah sakit dan lebih 1.000 orang dokter akan dibutuhkan pada 2020. Rakyat Palestina terus menderita akibat penindasan dan kekejaman yang dilakukan Israel di daerah-daerah pendudukan. Israel pertama kali menerapkan blokade terhadap Gaza pada Juni 2006 setelah kaum pejuang di sana menculik salah seorang tentaranya yang baru dibebaskan pada Oktober lalu sebagai tukaran 1.027 tahanan Palestina. Blokade itu diperketat setahun kemudian setelah gerakan Hamas berkuasa, dengan mengalahkan pasukan yang setia pada Presiden Palestina Mahmud Abbas yang didukung Barat. Pengepungan jahat Israel itu telah dikendurkan tapi berbagai pembatasan ketat terhadap penduduk masih berlaku. Laporan tadi dibuat secara bersama oleh kantor kordinator kemanusiaan PBB di wilayah-wilayah Palestina, dana anak-anak PBB (UNICEF), Badan Bantuan dan Kerja PBB bagi pengungsi Palestina (UNRWA) dan UNSCO, kordinator khusus bagi proses perdamaian. (afp/bh) Sumber : Analisa